Syukur Bagi-Mu Tuhan,
Berikut adalah update kronologis peristiwa yang terjadi sebelum, saat selama maupun setelah pemberian dana puluhan milayar untuk pelepasan lahan seluas 208 Ha untuk penempatan pusat pemerintahan Papua Pegunungan di atas tanah adat sub suku Wio (Wouma) dan Welesi. Berdasarkan informasi yang beredar, dana yang telah diberikan oleh Pemprov Papua Pegunungan kepada kedua sub suku (yang pro) adalah sebesar 22 Milyar.
Pada saat penyerahan dana dimaksud tidak didahului mediasi antar kedua kubu sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komnas Ham RI. Demikian pula sebagaimana hasil rekomendasi evaluasi Kemendagri menyoal pro dan kontra lahan dimaksud. Juga sesuai rekomendasi DPRD Kab.Jayawijaya pada pertengahan tahun lalu.
Secara runut berikut kronologisnya:
- 11 Oktober 2023, kedua tim dari kelompok pro baik dari Wouma maupun Welesi menerima dana bakar batu untuk acara peletakan batu pertama oleh Wapres RI senilai ratusan juta rupiah.
- 12 Oktober 2023 Wapres RI, Prof. K. H Maaruf Amin batal melakukan peletakan batu pertama pembangunan pusat pemerintahan Prov. Papua Pegunungan. Pembatalan dimaksud terjadi lantaran adanya panggilan mendadak presiden untuk menghadiri rapat terbatas di Istana. Sementara dipihak lain, ada keyakinan disebabkan oleh karena temuan Komnas HAM RI dan Laporan BIN.
- Pada 15 Oktober 2023 pihak Pro di Welesi menyerahkan surat pelepasan tanah di halaman kantor distrik Welesi. Sejatinya surat pelepasan berita acara pelepasan lahan harusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum direncanakan peletakan batu pertama. Ada kesan Wapres batal melakukan peletakan batu pertama karena belum siapnya administrasi/ berkas2 pelepasan lahan.
- 20 Oktober 2023 Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Wamendagri John Wempi Wetipo di kantor Komnas HAM RI, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Wamendagri mengakui kepada wartawan telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait polemik penempatan kantor Gubernur tsb. Hasil pertemuan antar kedua pihak tsb belum diketahui oleh pihak kontra baik Wouma dan Welesi hingga saat ini.
- 1 November 2023 Pemprov PP, Dandim 1702 Wamena, Pemkab Jayawijaya dan stakeholder terkait mencanangkan gerakan nasional ketahanan pangan 2023 di lokasi berpolemik sebagai pusat perkebunan rakyat menuju ketahanan Pangan nasional berbasis kearifan lokal/pangan lokal. Dengan mengikuti pencanangan kegiatan tsb, masyarakat berharap lahan mereka tidaky/batal dialihfungsikan untuk penempatan pusat pemerintahan PPP. Namun nyatanya tidak dihiraukan. Seolah gerakan pencanangan itu dilakukan hanya secara formalitas untuk menghabiskan anggaran APBD di akhir tahun.
- 2 November 2023 beredar berita bahwa Pemprov PP mulai membahas lokasi penempatan pembangunan Markas Komando Kepolisian Daerah Prov. Papua Pegunungan (Mapolda PP).
- 12 November 2023 PJ Gubernur PPP, Nikolaus Kondomo digantikan oleh Dr. Velix V. Wanggai. Sebelumnya Nikolaus Kondomo terus disoroti oleh beberapa orang pro dari Walesi seperti: Ponto Yelipele, Ismail Asso, Boni Pontius Yelipele bahwa Kondomo gagal total melaksanakan pembangunan di Provinsi PP. Padahal sebaliknya di awal kedatangan PJ Gubenur tsb disambut baik dan selalu dikawal sama-sama oleh komplotan kelompok pro tsb. Ada kesan pak kondomo mulai tak disukai ketika terkesan lamban mengeksekusi pembangunan kantor pusat pemerintahan PPP di Wouma oleh kelompok tsb.
- Pada 18 November 2023, pihak kontra di Welesi di bawah pimpinan Boni Lanny menanggapi pernyataan Wamendagri, menegaskan bahwa masalah status tanah adat Welesi-Wouma yang hendak digunakan sepihak untuk lokasi penempatan Pusat Pembangunan kantor Gubernur tsb masih berstatus bermasalah. Oleh karenanya pihaknya meminta agar PJ Gubernur yang baru dilantik, Dr. Velix V. Wanggai harus turun tangan memfasilitasi dialog antar dua kubu: pro dan kontra.
- 16 Desember 2023, ada kegiatan pengukuran lahan secara sembunyi-sembunyi di lokasi yang di wacanakan untuk Penempatan Pusat Pemerintahan PP di Wouma Welesi. Sementara di hari yang sama berlangsung sebuah pertemuan seluruh tokoh² masyarakat Wouma di SD YPPK Wouma dengan agenda yang "tidak jelas". Diduga kegiatan tsb sebagai upaya pengalihan konsentrasi massa untuk kelancaran proses pengukuran lahan yang sementara sedang dilakukan secara diam² dan sembunyi². Hal itu semakin jelas dengan tidak digubrisnya informasi pengukuran tsb yang disampaikan oleh salah seorang dr kelompok kontra di Wouma, Benyamin Lagowan. Beberapa orang dari pihak kontra sempat ikut terlibat dalam pertemuan ini.
- Pada 18-19 Desember 2023, anggota MRP PP terpilih dilantik oleh Wamendagri demikian juga PJ Bupati Jayawijaya diisi oleh PJ Sekda Prov. PP, Sumule Tumbo. Sempat diwarnai aksi demo damai dan penundaan pelantikan akibat benturan kepentingan yang sangat kuat/ nyata terlihat dalam seluruh rangkaian proses seleksi hingga pelantikanyaituy
- 22 Desember 2023, setelah pengukuran lokasi dan kegiatan pertemuan tanpa agenda di SD Wouma di atas, hanya selang 6 hari, Pemprov. PP tanpa melakukan dialog dengan pihak kontra di Wouma-Welesi, langsung secara tiba-tiba menyerahkan dana senilai 22 Milyar kepada tim kelompok pro di kedua klen sub suku ya Wouma dan Welesi. Dana tsb dibagikan hanya berselang sehari sebelum memasuki malam natal (Malam Kudus). Strategi itu rupanya cukup jitu karena saat itu semua orang berada dalam suasana hari raya umat kristiani. Dengan tingginya kebutuhan perayaan natal-tahun baru menyebabkan masyarakat kontra tidak ada yang melakukan protes hingga memasuki tahun baru 2024.
- Sekitar tanggal 22-24 Desember, kelompok pro di Wouma menerima dana sebesar 11.5 milyar. Dana tersebut dibagi ke tiap honai adat di Wouma. Hampir semua honai adat di Wio- Mukoko menerima dana tsb dengan nominal bervariasi. Namun ada kesan ketidakterbukaan penggunaan dana sebesar 11.5 Milyar tsb.
- Setelah pembagian dana tsb, ada penolakan dari kelompok kontra di Wouma. Beberapa kelompok kontra di Wouma tidak menerima dan menolak dana tsb.
- 02 Januari 2023, pihak Boni Lanny dan kelompok kontra di Welesi menghentikan pembukaan lahan pembangunan pusat pemerintahan PP di Kampung Jagara, Distrik Welesi.
Kesalahan fatal dalam proses dimulainya aktivitas penempatan kantor Gubernur di lahan berpolemik di tahun 2024 ini adalah:
1. Pemprov. PP di bawah kepemimpinan Dr. Velix V. Wanggai masih mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nicolaus Kondomo. Yaitu tidak mau mengakomodir dan memfasilitasi terwujudnya ruang dialog yang konstruktif antar dua kubu masyarakat: pro dan kontra sebagaimanatanpa6 direkomendasikan oleh berbagai pihak spt Kemendagri dan Komnas HAM.
2. Wamendagri terkesan berupaya terus memaksakan kehendak melakukan pembongkaran lahan secara paksa dan sepihak tanpa berupaya merangkul kedua kelompok secara persuasif.
3. Konsekuensi hukum atas pembongkaran lahan dari pihak PH para pelapor sebagai korban akan terjadi bila upaya penempatan yang sepihak, paksa, menekan, dan intimidatif tetap dilakukan. Artinya gugatan jalur hukum akan ditempuh.
4. Pemprov. PP telah menyerahkan dana di hari raya sehingga masyarakat terpaksa berdiam diri karena menghargai hari raya natal. Namun setelah itu bagaimana reaksi masyarakat di lapangan makin jelas. Semoga tidak ada kerugian apapun di pihak kami masyarakat adat yang membela hak dasar kami.
Demikian update kronologis ini kami keluarkan. Semoga dapat membantu kita dalam memahami perkembangan masalah polemik penempatan kantor pusat PPP di Wouma-Welesi 2022-2024.
Waa...waa... waa...
_Wamena, 03 Januari 2024_
0 Comments